AGENDA KEGIATAN

Baca Berita

Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggaraan Pemilu

Oleh : kpubadung | 15 Agustus 2012 | Dibaca : 3308 Pengunjung

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu sangat rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Sementara pada saat yang sama ada harapan yang besar dari masyarakat, agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas.
 
Ketua KPU Badung, Dr. I Wayan Jondra, secara jujur mengakui, dari fenomena tersebut, ternyata tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu cukuplah berat apalagi adanya kekuatan-kekuatan yang sering melakukan intervensi, sehingga kemandirian KPU dan integritas anggotanya harus bisa terjamin. Untuk kepentingan inilah anggota KPU Kabupaten Badung bersama sekretariat berkomitmen agar dapat menjalankan tugas-tugas kepemiluan yaitu pemilu kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilu presiden secara transparan dan profesional. Agar komitmen itu bisa dipertanggungjawabkan, maka dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai motivasi kerja.
 
Selain dihadiri pimpinan-pimpinan parpol yang meraih kursi di DPRD Kabupaten Badung, acara penandatanganan pakta integritas pada hari Rabu, 8 Agustus 2012 lalu, juga disaksikan beberapa komponen LSM yang terkait dengan kepemiluan, KPU Provinsi Bali serta perangkat desa terdekat.
 
Setidaknya ada 11 komitmen yang tertuang dalam pakta integritas, yang ditandatangani lima anggota KPU Kabupaten Badung. Beberapa komitmen yang cukup penting seperti penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efesien harus dapat diwujudkan oleh KPU.
 
Selain itu, KPU harus mampu memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang. KPU juga harus memperlakukan secara adil, imparsial dan non partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa kecuali. Paling penting KPU harus berani menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu tandas Dr. Jondra. Selain penandatangan pakta integritas, acara juga diisi sosialisasi terkait proses dan tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur Bali 2013 dan Pemilihan Umum anggota Legislatif tahun 2013 mendatang.


Oleh : kpubadung | 15 Agustus 2012 | Dibaca : 3308 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Hubungi Kami
Errerere -
Jajak Pendapat
Bagaimana Pendapat Anda tentang Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung?